Kelompok yang menamai diri mereka "Solidaritas Merauke" menegaskan bahwa proyek-proyek PSN yang telah dan masih berlangsung merusak ruang hidup mereka. Selain itu, proyek ini dianggap sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan serta meningkatnya kekerasan terhadap masyarakat adat.
"Malapetaka ini patut disebut sebagai keadaan darurat bagi keselamatan rakyat," bunyi pernyataan bersama yang disampaikan dalam deklarasi tersebut.
Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam periode 2020-2024 telah terjadi 154 konflik yang dipicu oleh PSN. Konflik ini melibatkan sekitar satu juta hektare lahan, dengan 103.000 keluarga terdampak sebagai korban.
Menanggapi protes ini, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, menyatakan bahwa pihaknya akan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai masukan dan kritik terhadap pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa kementeriannya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan PSN.
Sementara itu, para peneliti yang fokus pada isu Papua menilai bahwa pelaksanaan proyek PSN yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dapat menjadi "bom waktu" di masa depan. Mereka mengkhawatirkan dampak jangka panjang yang dapat memperburuk konflik sosial dan degradasi lingkungan di Papua Selatan.
Di lapangan, masyarakat yang terdampak PSN mengaku menghadapi berbagai permasalahan, seperti banjir akibat perubahan tata guna lahan, debu dari aktivitas pembangunan, penyerobotan tanah adat, serta tekanan dan kekerasan yang dialami oleh komunitas mereka. Dengan deklarasi ini, Solidaritas Merauke berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan dampak buruk proyek tersebut dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
(Sumber berita:BBC News Indonesia)
0 Komentar