Merauke, Olemah.com – “Cukup! Sudah cukup! Kami terlalu menderita!” seruan penuh emosi itu keluar dari seorang perempuan adat di hadapan pejabat Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Suaranya menggema di tengah ratusan masyarakat adat yang berkumpul di Merauke dalam acara "Solidaritas Merauke", yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025.
Forum ini menjadi ajang bagi masyarakat adat dari berbagai daerah di Indonesia untuk menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka menilai proyek tersebut hanya menguntungkan korporasi dan perusahaan besar, sementara masyarakat adat justru mengalami dampak negatif yang besar.
Diskusi Memanas, Masyarakat Desak PSN Dihentikan Pada hari terakhir forum, diskusi antara masyarakat adat, aktivis, dan pejabat pemerintah berlangsung panas. Para aktivis dan perwakilan masyarakat adat dengan tegas mendesak pemerintah segera mencabut program PSN, yang dianggap merugikan hak-hak mereka, merusak lingkungan, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
“Proyek-proyek ini hanya mengeruk kekayaan alam kami, menggusur tanah kami, dan mengabaikan hak-hak kami sebagai masyarakat adat. Kami tidak ingin menjadi korban kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujar salah satu peserta forum.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang hadir dalam diskusi berusaha meredam ketegangan dengan menyatakan akan menampung aspirasi masyarakat dan meneruskannya ke pemerintah pusat. Namun, pernyataan itu belum cukup meredakan kekecewaan masyarakat adat yang telah lama merasa terpinggirkan.
Perlawanan Terhadap PSN di Papua Selatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, termasuk perkebunan skala besar dan infrastruktur lainnya, telah lama menjadi polemik. Masyarakat adat menilai proyek-proyek tersebut mengancam keberlangsungan hidup mereka dengan merampas lahan adat, mencemari lingkungan, serta mengubah ekosistem yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Forum "Solidaritas Merauke" menjadi salah satu bentuk perlawanan masyarakat adat terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada mereka. Dengan suara lantang, mereka menegaskan bahwa perjuangan ini belum berakhir dan akan terus menyuarakan hak mereka di berbagai forum nasional maupun internasional.
Pemerintah kini dihadapkan pada tuntutan besar: apakah akan tetap melanjutkan proyek PSN yang kontroversial ini, atau mulai mendengar dan mempertimbangkan hak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan?
(Sumber:BBC.News Indonesia)
0 Komentar