Menurut Saudara Kolonial Kulla Ketua korwil IPMAP BPKW BALI Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan di Denpasar, Bali, pada Senin (4/3/2025), mereka menilai bahwa rencana pemekaran tersebut dipaksakan oleh pemerintah daerah dan DPRD tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat.
"Pemerintah dan elit lokal mengajukan pemekaran tanpa mendengar suara rakyat, hanya mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Puncak serta memanipulasi hasil kajian tiga DOB tersebut," ujar perwakilan forum dalam pernyataan sikapnya.
SDM dan Infrastruktur Dinilai Belum Memadai Forum ini menyoroti minimnya sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Puncak yang dinilai belum siap untuk mendukung keberlangsungan tiga DOB baru. Mereka menyebutkan bahwa jumlah tenaga profesional, seperti dokter spesialis, dokter umum, serta tenaga administrasi pemerintahan, masih sangat terbatas.
Selain itu, mereka menyoroti kekurangan pegawai daerah yang memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan struktural.
"Untuk menduduki posisi kepala dinas dan sekretaris daerah saja, jumlah pejabat eselon III dan IV yang tersedia masih sangat minim, hanya sekitar 5%," tegas mereka.
Dari segi kependudukan, mereka mengklaim bahwa Kabupaten Puncak tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi empat kabupaten. Sebab, persentase penduduk yang berdomisili tetap di wilayah tersebut hanya sekitar 35%, sementara mayoritas penduduk lebih memilih tinggal di kota lain.
Khawatir Meningkatkan Konflik dan Ketidakstabilan Secara geografis, forum ini menilai bahwa pemekaran Kabupaten Puncak menjadi empat wilayah administrasi baru akan memicu konflik antar suku dan marga terkait batas wilayah. Mereka juga menekankan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Puncak saat ini belum stabil untuk mendukung pembentukan DOB baru.
"Situasi keamanan di Kabupaten Puncak masih belum kondusif. Pemekaran wilayah justru berpotensi meningkatkan ketegangan di masyarakat," ungkap mereka.
Desakan untuk Meninjau Ulang Pemekaran Atas dasar tersebut, Forum Mahasiswa, Pelajar, dan Intelektual Kabupaten Puncak Se-Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pemekaran. Mereka menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak didengar, mereka akan terus melakukan aksi hingga ada solusi yang memuaskan.
"Kami akan terus menyuarakan aspirasi ini sampai ada keputusan yang berpihak pada masyarakat," pungkas mereka.
Mereka juga mengajak seluruh pihak, baik masyarakat, akademisi, maupun organisasi lainnya, untuk turut mendukung penolakan terhadap pemekaran Kabupaten Puncak.
(Sumber: Kolonial Kulla Ketua korwil IPMAP BPKW Bali)
0 Komentar