Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengungkapkan bahwa kekhawatiran atas dominasi oligarki dalam sektor ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara besar seperti Amerika Serikat.
"Joe Biden sebelum pensiun sempat menyoroti hal ini. Apalagi Indonesia, yang memiliki tantangan lebih besar dalam menghindari dominasi kelompok tertentu," ujar Pangi dalam Podcast Ngobar, seperti dikutip Selasa (18/2).
Jaga Independensi dan Integritas Danantara
Pangi menekankan bahwa meskipun sulit bagi sebuah negara untuk sepenuhnya terbebas dari pengaruh oligarki, Danantara harus tetap berjalan sesuai dengan prinsip awalnya sebagai penggerak ekonomi nasional yang independen dan bebas dari kepentingan politik.
"Presiden Prabowo harus memastikan bahwa kepentingan oligarki tidak menguasai Danantara. Harus ada prinsip yang tidak bisa dikompromikan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Danantara memiliki target mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen, sesuai dengan visi Presiden Prabowo. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme lembaga ini harus dijaga agar tetap sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.
"Kami berharap Pak Prabowo mengembalikan prinsip awal Danantara sebagai lembaga yang independen dan profesional," pungkas Pangi.
Pengawasan Ketat dari Kementerian BUMN
Sementara itu, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyoroti pentingnya pengawasan efektif dari Kementerian BUMN terhadap operasional Danantara. Menurutnya, agar tetap berjalan sesuai mandat, Kementerian BUMN harus berperan sebagai pengawas yang kuat, sementara Danantara berfungsi sebagai eksekutor investasi nasional.
Peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025 menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Prabowo dalam memperkuat sektor ekonomi nasional. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah memastikan badan ini tetap transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
(Penulis: Wawan)
0 Komentar