Dalam tulisannya di surat kabar Saudi Okaz, yang dikutip oleh Middle East Eye pada Sabtu (8/2/2025), Al-Saadoun mengkritik kebijakan Trump terhadap Timur Tengah. Ia menyebut keputusan Trump sebagai tindakan ceroboh yang mengabaikan saran para ahli dan menolak dialog konstruktif.
"Daripada membicarakan pemindahan negara Palestina ke Arab Saudi, lebih baik Trump memindahkan Israel ke Alaska dan kemudian ke Greenland, setelah pulau itu dianeksasi oleh AS," tulis Al-Saadoun.
Ia juga memperingatkan bahwa upaya Zionis dan sekutunya untuk menekan kepemimpinan Saudi melalui media dan manuver politik tidak akan berhasil. Menurutnya, kebijakan luar negeri AS saat ini berupaya untuk melegitimasi pendudukan ilegal dan pembersihan etnis, yang merupakan kebijakan Israel dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Siapa pun yang mengikuti jejak kemunculan dan kelanjutan Israel jelas menyadari bahwa rencana ini dirancang dan disetujui oleh entitas Zionis, lalu diserahkan kepada sekutu mereka untuk diumumkan dari podium Gedung Putih,” tambahnya.
Pernyataan Netanyahu Menuai Kecaman Sebelumnya, pada Kamis (6/2/2025), Netanyahu menyatakan bahwa Arab Saudi bisa menciptakan negara Palestina di wilayahnya sendiri karena memiliki banyak lahan kosong. Pernyataan ini muncul setelah Riyadh menegaskan bahwa mereka hanya akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel jika ada langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina.
Pernyataan Netanyahu langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk pejabat Palestina dan Mesir. Mereka menyebut usulan Netanyahu sebagai bentuk serangan terhadap kedaulatan Arab Saudi.
Sebagai informasi, Dewan Syura Saudi adalah lembaga konsultatif yang memberikan saran kepada Raja Arab Saudi terkait kebijakan legislatif, ekonomi, dan sosial. Meskipun demikian, lembaga ini tidak memiliki kewenangan legislatif secara langsung.
Pernyataan tegas Al-Saadoun menegaskan bahwa Arab Saudi tetap berpegang pada kebijakan luar negerinya, yang mendukung solusi dua negara dengan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
(Sumber Berita: Kompas Tv)
0 Komentar