"Kenapa berasa? Kita mulai dari pileg loh. Pileg, pilpres, pilkada. Waduh, memang lelah, lelah," ujar Rano saat acara syukuran bersama relawan di Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
Rano menambahkan bahwa kelelahan ini bukan hanya dirasakan oleh dirinya, tetapi juga oleh berbagai pihak yang terlibat. "Makanya kan Pak Prabowo juga bilang, capek gitu, panjang. Jadi, nanti kita pikirkan mana yang terbaik buat Indonesia," sambungnya.
Respons Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah agar kembali dipilih oleh DPRD, Rano menyerahkan keputusan tersebut kepada partai politik. Politikus PDIP ini menegaskan bahwa segala perubahan harus melalui pertimbangan yang matang.
"Wah, itu kan keputusan politik partai. Artinya, saya ini kan bagian dari partai. Itu urun rembuk semua. Kalau memang setuju begitu, ya kita lakukan itu. Artinya, kalau memang tidak setuju, tentu ada alasan," ujar Rano.
Rano juga menyoroti besarnya biaya dan panjangnya waktu dalam penyelenggaraan pilkada langsung. Menurutnya, prinsip pemilihan kepala daerah harus tetap berlandaskan asas jujur dan adil (jurdil). "Pilkada ini kan memang biaya besar, waktunya lama," imbuhnya.
Namun, Rano mengaku belum mendapatkan arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengenai sikap partai terkait wacana tersebut. "Sampai hari ini belum ada. Saya tidak bicara sebagai sikap partai, tapi saya bicara sebagai sikap saya pribadi," kata Rano.
Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyuarakan gagasan untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah agar dipilih oleh DPRD. Menurutnya, sistem ini dapat menghemat anggaran negara yang selama ini terkuras dalam pemilu langsung.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Turut hadir sejumlah ketua umum partai politik, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDIP.
"Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo.
Prabowo membandingkan sistem pemilihan di Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien. Menurutnya, jika DPRD yang memilih kepala daerah, anggaran bisa dialokasikan untuk program prioritas, seperti makan siang anak-anak, perbaikan sekolah, dan pembangunan irigasi.
"Kalau kita terapkan seperti itu, efisien, enggak keluar duit, seperti kita kaya," tegas Prabowo.
Prabowo lantas mengajak para ketua umum partai politik untuk memikirkan usulan tersebut secara serius. "Ini sebetulnya banyak ketua umum ini. Sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" pungkasnya.
Gagasan ini memicu pro dan kontra di berbagai kalangan, mengingat sistem pilkada langsung selama ini dianggap sebagai bentuk partisipasi demokrasi rakyat. Namun, sejumlah pihak juga menilai perlunya evaluasi demi efisiensi anggaran dan waktu.
(Wawan)
0 Komentar