Jakarta,Olemah.com – Target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun untuk tahun 2025 yang dicanangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menuai kritik. Langkah ini dianggap tidak optimal dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah, meskipun reformasi perpajakan menjadi tumpuan utama.
Salah satu kritik tajam datang dari Aktivis 98, Kamper, yang mempertanyakan arah kebijakan fiskal pemerintah. Dalam pernyataannya di Jakarta Barat, Kamis (26/12), Kamper menilai kebijakan tersebut hanya membebani rakyat kecil melalui kenaikan pajak dan tarif.
“Kenapa fokusnya pajak? Kita ini negara kaya, punya tambang emas, nikel, dan sumber daya alam lain. Mana hasil Freeport yang katanya sahamnya sudah 51%? Negeri ini kaya SDA, tapi rakyatnya terus diperas lewat pajak!” tegas Kamper.
Kamper juga menyoroti minimnya inovasi dalam strategi pemerintah yang dianggap hanya mengandalkan kenaikan tarif dan pemberian bantuan sosial sebagai solusi instan.
“Naikkan pajak, TDL, cukai rokok, harga BBM, lalu kasih bansos biar rakyat miskin diam. Kalau cuma begitu caranya, untuk apa jadi menteri? Anak STM juga bisa bikin kebijakan kayak gini,” ujarnya.
Menurut Kamper, kebijakan ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menggali potensi pendapatan dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.
“Kita punya SDA melimpah, tapi rakyat malah dijadikan sapi perah. Reformasi perpajakan ini hanya ilusi untuk menutupi ketidakmampuan menggali potensi pendapatan dari SDA kita,” tambahnya.
Kritik ini mencerminkan keresahan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap tidak adil dan justru menambah beban rakyat kecil. Kamper mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam sebagai sumber pendapatan utama negara, sehingga beban rakyat dapat dikurangi tanpa mengorbankan target pendapatan negara.
Pemerintah Diminta Berbenah
Pernyataan Kamper menjadi pengingat bagi pemerintah untuk segera memperbaiki strategi ekonomi. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pajak rakyat kecil dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.
( Wawan)
0 Komentar