Pengamat Ekonomi UGM: Pergantian Direksi Pertamina Bukan Atas Kehendak Prabowo

Jakarta, Olemah.com — Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa pergantian jajaran direksi PT Pertamina (Persero) baru-baru ini tidak sepenuhnya berasal dari kehendak Presiden Prabowo Subianto. Ia menduga perubahan di posisi direktur utama dan komisaris utama tersebut justru didorong oleh pihak lain yang memiliki pengaruh besar dalam pengangkatan posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya tidak yakin itu kehendaknya Prabowo. Ada pihak lain yang berwenang dalam pengangkatan orang-orang di BUMN,” kata Fahmy, Selasa (4/11/2024). Menurutnya, pergantian ini terkesan dilakukan untuk menyenangkan Presiden, namun justru bertentangan dengan komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah.

Lebih lanjut, Fahmy menambahkan bahwa perubahan direksi yang melibatkan petinggi dari Partai Gerindra berpotensi menciptakan konflik besar di masyarakat. "Jika Prabowo yang menempatkan orang di BUMN sebesar Pertamina, itu akan menimbulkan moral hazard yang bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi,” ujar Fahmy.

Fahmy juga mengungkapkan hipotesisnya bahwa pihak yang berperan dalam perubahan posisi direksi Pertamina kemungkinan besar adalah Menteri BUMN, yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan jabatan di perusahaan pelat merah tersebut. Menurut Fahmy, Presiden Prabowo diyakini sadar akan risiko yang muncul bila mengangkat petinggi partainya ke posisi strategis di BUMN sebesar Pertamina, mengingat hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Sampai saat ini, pihak terkait di pemerintah maupun Pertamina belum memberikan pernyataan resmi atas perubahan jajaran direksi ini.*****