Wamena, Olemah.com – Sejumlah kepala kampung di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, mempertanyakan pemotongan dana desa (Dandes) yang mencapai Rp 100 hingga Rp 300 juta. Pemotongan yang dilakukan langsung dari rekening kampung di Bank Papua Cabang Lanny Jaya ini terjadi tanpa sepengetahuan kepala kampung sebagai pengguna anggaran.
Para kepala kampung mendesak agar dana tersebut dikembalikan ke rekening kampung sebelum aktivitas Pilkada dimulai. Jika tidak, mereka mengancam akan memblokir distribusi logistik Pilkada di wilayahnya. Mereka juga mempertanyakan lokasi penyimpanan dana yang dipotong serta tujuan penggunaannya.
"Kami tidak tahu dana itu dipotong untuk apa. Saya baru mengetahuinya setelah meminta print out rekening koran dari pihak bank. Dana desa kami dipotong Rp 100 juta, sementara kampung lain ada yang mencapai Rp 300 juta," ungkap Kolari Yikwa, Kepala Kampung Golomi, Distrik Wiringgambut, di Wamena, Kamis (22/11/2024).
Atas kejadian ini, sebanyak 354 kampung di Kabupaten Lanny Jaya sepakat untuk memboikot seluruh aktivitas Pilkada hingga dana tersebut dikembalikan. "Logistik Pilkada tidak boleh didistribusikan sebelum dana yang dipotong dikembalikan ke rekening kampung," tegas Kolari Yikwa, didampingi oleh belasan kepala kampung lainnya.
Hal senada disampaikan Yomiles Yikwa, Kepala Kampung Denomagi, Distrik Balingga Barat. Ia mengaku dana desa kampungnya dipotong Rp 300 juta. Ia mempertanyakan instruksi pemotongan tersebut, apakah berasal dari Menteri Dalam Negeri, Pj Bupati Lanny Jaya, atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
"Kami tidak akan mengizinkan distribusi logistik Pilkada hingga dana desa yang dipotong itu dikembalikan. Kami juga meminta transparansi terkait dana tersebut," ujarnya sembari menunjukkan bukti rekening koran dari Bank Papua.
Salah satu kasus yang terungkap adalah di Kampung Wadinawi, di mana saldo awal sebesar Rp 448.831.238 berkurang Rp 100 juta pada 15 November 2024. Hal ini tercatat dengan stempel resmi dari Bank Papua KCU Wamena pada 21 November 2024.
Konfirmasi Bank Papua dan Dinas DPMK
Menanggapi hal ini, Kepala Bank Papua Cabang Tiom, Hengki Derek Wandosa, membenarkan adanya pencairan dana desa pada 15 November 2024. Menurutnya, pencairan dilakukan berdasarkan surat perintah dari Dinas DPMK Lanny Jaya.
"Bank tidak mungkin mencairkan dana sembarangan. Kami hanya menjalankan proses berdasarkan surat perintah dari dinas terkait," jelas Hengki saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak DPMK Lanny Jaya maupun Pj Bupati belum memberikan penjelasan terkait tujuan pemotongan dana desa tersebut. Para kepala kampung berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi agar aktivitas Pilkada di wilayah Lanny Jaya dapat berjalan lancar. (Malik)
0 Komentar