Jakarta, Olemah.com– Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tengah mempersiapkan perombakan besar di Kementerian Keuangan, dengan fokus pada reformasi penerimaan negara. Burhanuddin Abdullah, Dewan Penasihat Presiden, mengungkapkan rencana ini dalam acara UOB Economic Outlook 2025. Ia menyatakan bahwa akan ada pembentukan kementerian baru yang mengurus pajak dan penerimaan negara secara khusus, memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai dari Kementerian Keuangan.
“Yang pertama yang akan diubah adalah penerimaan negara,” ujar Burhanuddin. Nantinya, Kementerian baru tersebut akan dipimpin oleh seorang Menteri Penerimaan Negara, yang bertanggung jawab atas pajak, bea cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rencana ini dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Januari 2025.
Burhanuddin, mantan Gubernur Bank Indonesia, menjelaskan bahwa perombakan ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen penerimaan negara serta efisiensi di sektor perpajakan.
Transformasi Kementerian BUMN
Selain Kementerian Keuangan, Burhanuddin juga memaparkan rencana transformasi kelembagaan di Kementerian BUMN. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi BUMN yang saat ini mencapai 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar US$ 1 triliun. Perubahan ini mencakup reformasi kelembagaan, bisnis, serta budaya manajemen di BUMN.
Peringatan IMF
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan peringatan kepada pemerintahan Prabowo terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Dalam laporannya yang dirilis pada 7 Agustus 2024, IMF menekankan bahwa restrukturisasi ini harus dirancang dengan hati-hati karena membutuhkan biaya besar.
IMF juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki manajemen risiko kepatuhan, mendigitalisasi sistem perpajakan, serta memperluas basis wajib pajak. Di samping itu, IMF mengingatkan pentingnya evaluasi pengeluaran pajak, yang diperkirakan mencapai 1,7% dari PDB, untuk menjaga basis pajak dan memastikan peningkatan penerimaan dalam jangka menengah.
Rencana perombakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, namun pemerintahan baru juga dihadapkan pada tantangan besar dalam hal anggaran dan manajemen. *****
0 Komentar