"Saya kebetulan mantan Wakil Ketua Pelaksana Satgas Sawit, jadi saya tahu persis permasalahan sawit di kawasan hutan yang tidak tertangani dengan baik. Masalah utamanya adalah data dan transparansi data," ujar Raja Juli.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengacu pada laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang mengungkapkan berbagai kelemahan dalam pengawasan tata kelola sawit di Indonesia. Laporan ini akan menjadi dasar Kementerian Kehutanan dalam memulai penataan kawasan hutan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam menjalankan tugasnya, Raja Juli akan bekerja sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa upaya pelestarian hutan harus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Transparansi data melalui transformasi digital sangat penting. Semakin institusi bisa diaudit dan diakses oleh publik dengan teknologi terkini, kebocoran yang disebutkan Pak Prabowo bisa kita antisipasi bersama-sama," tambahnya.
Raja Juli juga menyampaikan rencananya untuk segera mengadakan pertemuan dengan seluruh jajaran Kementerian Kehutanan guna membahas berbagai isu yang dihadapi sektor kehutanan, dan menyusun program yang bisa diimplementasikan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014-2024, Siti Nurbaya, telah melakukan serah terima jabatan kepada Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan dan Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dalam acara tersebut, Siti Nurbaya menyampaikan sejumlah isu penting yang menjadi perhatian, termasuk keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan kerja sama global dalam sektor lingkungan hidup.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang solid untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia serta menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.*****
0 Komentar