“Kami sudah berkoordinasi dengan BSSN dan Kominfo. Sejauh ini data dan sistem informasi KSP dalam keadaan aman,” ujar Hasan melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 26 Oktober 2024.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas dugaan kebocoran data KSP yang diklaim oleh akun X @stealthemole_int. Akun tersebut menyebutkan bahwa lebih dari 3.000 data milik KSP telah bocor dan tersebar di dark web, termasuk informasi yang bersifat sangat sensitif. "Seorang peretas di dark web mengklaim telah membocorkan lebih dari 3.000 catatan informasi staf pemerintah dari Kantor Staf Presiden (KSP) Indonesia," tulis akun tersebut.
Dugaan kebocoran data ini menambah kekhawatiran atas insiden serupa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Berdasarkan laporan Koran Tempo, kasus-kasus kebocoran data pribadi telah menimpa beberapa instansi penting. Misalnya, pada Juni 2024, serangan ransomware Lockbit 3.0 menyebabkan terganggunya server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yang berdampak pada sejumlah layanan publik, termasuk sistem imigrasi di bandara.
Kasus lainnya adalah kebocoran 4,7 juta data milik aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Agustus 2024, dan dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada September 2024. Data NPWP ini dilaporkan diperjualbelikan di forum BreachForums oleh akun bernama Bjorka, dengan harga sekitar US$ 10 ribu atau Rp 150 juta.
Serangkaian peretasan ini meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan infrastruktur digital pemerintah di Indonesia.*****
0 Komentar