Kelompok Front Justice for Tobias Silak menuntut agar kasus ini segera diselidiki dan dibawa ke meja hijau sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 di Papua. Mereka mengingatkan bahwa jika dalam waktu dua minggu ke depan tidak ada tindakan tegas dari Kapolda Papua, kelompok ini berencana melakukan mobilisasi besar-besaran di seluruh wilayah Papua dan Indonesia sebagai bentuk protes.
Koordinator aksi, Herlian Sobolim, menegaskan bahwa kekerasan oleh aparat negara di Papua semakin meningkat, dengan kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi. Menurutnya, negara Indonesia gagal melindungi rakyat Papua, dan sebaliknya, kekayaan alam Papua menjadi fokus utama bagi kepentingan militer dan institusi negara. Herlian juga menyinggung bahwa penembakan warga Papua seringkali berakhir tanpa keadilan, dengan pelaku dari kalangan aparat TNI atau Polri justru mendapatkan kenaikan pangkat.
“Kami tidak akan diam. Jika kasus ini tidak diusut dan diselesaikan, kami akan melakukan aksi besar-besaran sebelum Pilkada,” ujar Herlian. Front Justice for Tobias Silak mengajak seluruh masyarakat Yahukimo, Papua, dan Indonesia untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Penuntasan kasus ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menghentikan siklus kekerasan di Papua, terutama yang melibatkan aparat negara. Masyarakat berharap agar hukum benar-benar ditegakkan, dan keadilan dapat diberikan bagi korban serta keluarga mereka.
Tuntutan pengusutan ini telah diajukan ke Reskrim Polda Papua, namun hingga kini belum ada langkah nyata yang diambil. Masyarakat Papua, terutama Yahukimo, kini menunggu kejelasan lebih lanjut terkait proses hukum ini.
Sumber: Dony Siep
0 Komentar