Pdt. Dorman Wandikbo, anggota DGP, mengungkapkan bahwa DGP telah mengirim surat kepada kementerian terkait untuk menyampaikan kekecewaan mereka. “Dewan Gereja Papua sangat kecewa dengan program itu. Saat ini, orang Papua membutuhkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, bukan transmigrasi. Ini hanya akan mengakibatkan penduduk asli tersingkir,” ujar Dorman Kepada awak media di Wamena, Papua Pegunungan, Senin (28/10/2024).
Dorman menjelaskan bahwa dampak transmigrasi dapat membuat orang asli Papua kehilangan tanah mereka. "Orang Papua bisa terusir dari tanahnya dan terpaksa tinggal di hutan atau kolong jembatan," katanya. Ia juga menyebutkan bahwa ada sekitar 67 ribu orang asli Papua yang kini mengungsi di hutan dari daerah-daerah seperti Ndugama, Pegunungan Bintang, Maybrat, Intan Jaya, dan Yahukimo.
Bagi DGP, transmigrasi dianggap sebagai upaya pemerintah untuk "menjajah" Papua secara modern. “Kami melihat keanehan ketika orang asli Papua harus tinggal di hutan, sementara pendatang diberi tempat tinggal di sini. Ini merupakan kejahatan luar biasa," kata Dorman, yang menilai transmigrasi sebagai metode penjajahan gaya baru.
DGP juga mengkritik dominasi pendatang dalam pemerintahan daerah di Papua, di mana banyak wakil bupati dan anggota legislatif merupakan warga non-Papua. Menurut Dorman, ini adalah bukti nyata bahwa transmigrasi dapat memperparah ketimpangan bagi masyarakat Papua. "Transmigrasi adalah cara Indonesia menyingkirkan orang asli Papua dari hak-haknya, dan kami menolak ini."
Dorman berharap agar program transmigrasi dan penyerobotan tanah adat di Merauke dihentikan. “Transmigrasi dan penyerobotan tanah untuk kelapa sawit dan proyek pangan harus dibatalkan. Orang Papua berhak tinggal di tanahnya sendiri, dan Papua bukan tanah kosong,” tegasnya.
Sementara itu, senator Papua mewakili rakyat Papua anggota DPD RI asal Papua Barat, Lamek Dowansiba, meminta agar Presiden Prabowo mengkaji ulang rencana transmigrasi ini. Ia khawatir program tersebut akan menambah beban di Papua dan berpotensi memicu kecemburuan sosial. “Jika ini terus berjalan, eskalasi gejolak politik di Papua bisa meningkat,” ungkap Lamek.
Di sisi lain, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan di Indonesia Timur, termasuk Papua. "Agar Papua menjadi bagian utuh dari NKRI dalam hal kesejahteraan dan persatuan nasional," jelasnya dalam serah terima jabatan di Jakarta pada 21 Oktober 2024. (Kaki Abu)
0 Komentar