Jakarta, Olemah.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Barat, Lamek Dowansiba, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang rencana pemerintah terkait program transmigrasi ke Papua. Lamek mengkhawatirkan program ini akan menambah beban bagi masyarakat lokal, terutama mengingat kompleksitas persoalan yang ada di Papua.
"Saya pikir Pak Presiden harus bijak dalam melihat hal ini. Perlu dibentuk tim khusus yang akan mengkaji kembali wacana transmigrasi tersebut," ujar Lamek di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024).
Lamek juga menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi munculnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Papua akibat program transmigrasi ini. Menurutnya, jika program tersebut tidak dikaji secara matang, bisa memicu peningkatan eskalasi politik di Papua. "Saya yakin gejolak politik di Papua bisa meningkat jika program ini tidak dikaji dengan baik," tegasnya.
Meskipun tidak menentang pembangunan yang dicanangkan pemerintah, Lamek menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Papua. "Harus dipastikan apakah program transmigrasi ini benar-benar menjadi solusi atas kompleksitas masalah di Papua," tambahnya.
Lamek juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Papua. Menurutnya, pendidikan yang baik akan membantu masyarakat Papua keluar dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. "Pendidikan adalah kunci untuk membebaskan masyarakat dari penindasan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memecah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Menteri Transmigrasi yang baru dilantik, Iftitah, menyebutkan bahwa kementeriannya telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk menjalankan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua.
"Tujuannya agar Papua benar-benar menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal kesejahteraan, persatuan nasional, dan konteks yang lebih besar," ujar Iftitah dalam upacara serah terima jabatan, Senin (21/10/2024).
Iftitah mengakui bahwa Kementerian Transmigrasi, sebagai kementerian baru hasil pemekaran, akan menghadapi banyak tantangan. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk memastikan keberhasilan program transmigrasi tersebut.*****
0 Komentar