“Kami mendesak Kapolda Papua untuk bertindak cepat dan mencopot Kapolres Yahukimo yang tidak mampu mengendalikan anggotanya. Penembakan terhadap warga sipil tidak bisa ditoleransi. Ini bukan kali pertama terjadi, dan Kapolres Yahukimo harus bertanggung jawab,” tegas Okto Kambue.
Dalam pernyataan tersebut, DPRD juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Yahukimo tidak tinggal diam. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk turut memberikan pendidikan hukum serta perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tindakan kekerasan oleh aparat keamanan. "Pemerintah daerah harus bersikap dan memberikan edukasi hukum kepada rakyat, jangan hanya berdiam diri," lanjut Okto.
Tobias Silak, seorang staf aktif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Yahukimo, tewas pada 20 Agustus 2024 akibat penembakan yang dilakukan oleh aparat Brimob di Pos Sekla dalam operasi Damai Cartenz. Kasus ini menjadi perhatian serius di Kabupaten Yahukimo, dan DPRD menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar keadilan ditegakkan.
“Kami sebagai wakil rakyat tidak akan tinggal diam. Penembakan ini merupakan tindakan sewenang-wenang. Almarhum Tobias adalah warga sipil yang bekerja di Bawaslu, dan kami akan memastikan pelaku penembakan diadili sesuai hukum yang berlaku di negara ini,” tambah Ketua Komisi A DPRD Yahukimo.
DPRD juga menyoroti meningkatnya kekerasan militer terhadap warga sipil di Yahukimo selama empat tahun terakhir, dengan kasus penembakan oleh aparat keamanan menjadi perhatian utama. Mereka menuntut agar Kapolda Papua segera menyelidiki dan menindak tegas pelaku penembakan Tobias Silak, serta menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat di wilayah Yahukimo dan Papua pada umumnya.
"Kami tidak ingin hal ini terus berulang. Kami berharap pihak kepolisian dan militer lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tidak lagi melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga sipil," tutup Okto Kambue.(Dony Siep)
0 Komentar