Paniai,Olemah.com –Abet Mote, seorang tokoh pemuda Paniai, memberikan kritik keras terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Paniai. Dalam pernyataannya, Mote menyoroti ketidakprofesionalan kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya terkait pemilihan umum kepala daerah.
“Kerja-kerja KPU dan Bawaslu Paniai seakan-akan menguras daya otak dan saraf, sehingga mematikan kemajuan kaum intelektual Paniai yang selama ini diizinkan atas kerja yang tidak benar,” ujar Mote, pada hari Minggu (4/8/2024).
Kritik Terhadap Tahapan Verifikasi Mote menegaskan bahwa penyelenggara pemilu di Paniai tidak memberikan ruang dan waktu yang adil bagi calon independen untuk mengikuti tahapan pemilihan. Ia mengkritik KPU dan Bawaslu Paniai karena tidak memberikan kesempatan untuk ujian pendataan atau verifikasi yang sesuai dengan aturan Peraturan KPU (PKPU). Menurutnya, hal ini menghambat kemajuan intelektual di Kabupaten Paniai.
“Semua kandidat yang akan maju pilkada, baik melalui partai politik maupun independen, adalah kaum terdidik yang siap membangun daerah dengan baik. Namun, kedua lembaga komisioner di Paniai menunjukkan ketidakprofesionalan dalam penyelenggaraan pilkada,” tegas Mote.
Pentingnya Profesionalisme dan Keterbukaan,Mote menyatakan bahwa pemerintah merupakan aset kaum intelektual untuk membangun negeri dan bahwa intelektual adalah alat revolusi untuk memastikan keberlanjutan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ia menekankan beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan oleh KPU dan Bawaslu Paniai:
Aset Pembangunan: Setiap individu dan sumber daya dalam negeri adalah aset penting yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan.
Revolusi dan Keberlanjutan: Reformasi positif melalui kaum intelektual sangat penting untuk keberlanjutan hidup yang lebih baik.
Visi Jangka Panjang: Memiliki visi yang berfokus pada keberlanjutan akan membantu dalam membuat keputusan bijaksana untuk masa depan.
Partisipasi dan Kolaborasi: Komisioner harus berpartisipasi aktif dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan demi kaum intelektual Paniai.
Mote mengkritik bahwa empat poin ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh KPU dan Bawaslu Paniai. Ia mempertanyakan harga diri dan martabat para komisioner, menegaskan bahwa jabatan mereka bukan warisan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan profesional.
Harapan dan Pesan
Mote menekankan bahwa KPU dan Bawaslu Paniai harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan PKPU, memberikan kesempatan yang adil dan transparan bagi kaum intelektual. Tahapan verifikasi faktual adalah penting untuk memastikan demokrasi yang sehat dan partisipatif.
“Kedua lembaga komisioner Paniai harus memikirkan masa depan Paniai dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi publik. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang unggul, dan kesejahteraan yang lebih tinggi,” tambahnya.
Mote menutup dengan pesan kuat, menggunakan moto Kabupaten Paniai "Aweta ko ena agapida" sebagai semangat untuk membangun negeri sendiri. Kedua lembaga komisioner harus menentukan jalan menuju perubahan agar Paniai lebih aman, maju, dan terang.
Mote menyimpulkan bahwa kritik terhadap kinerja KPU dan Bawaslu bertujuan untuk memperbaiki sistem dan memastikan proses demokrasi yang adil. Ia berharap agar aspirasi ini mendapat perhatian dan mendorong perubahan positif di masa mendatang. (Malik)
0 Komentar