Yahukimo, Olemah.com — Kasus penembakan yang menewaskan Tobias Silak, seorang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan menuai kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak. Penembakan yang terjadi pada Selasa, 20 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIT di sekitar Pasar Lama, depan Markas Komando Polres Yahukimo, memunculkan tudingan bahwa korban diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), namun fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Tobias adalah masyarakat sipil yang aktif bekerja sebagai anggota Bawaslu.
Menurut laporan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, aksi tersebut diklaim sebagai tindakan tegas dan terukur untuk menanggapi gangguan tembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodap XVI Yahukimo. Polisi menyatakan bahwa tindakan tersebut diambil setelah adanya tembakan yang mengarah ke Polres Yahukimo dari jarak sekitar 1,5 kilometer. Namun, versi kejadian dari pihak keluarga korban berbeda jauh dari laporan resmi polisi.
Keluarga Tobias Silak menegaskan bahwa korban bukanlah anggota OPM, melainkan seorang warga sipil yang tidak pernah terlibat dalam aktivitas kelompok tersebut. "Tobias adalah anggota Bawaslu Yahukimo, bukan anggota OPM. Penembakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas merupakan kesalahan fatal," tegas salah satu anggota keluarga.
Lebih lanjut, keluarga korban juga mempertanyakan kredibilitas laporan polisi yang beredar, yang dinilai tidak memiliki penanggung jawab yang jelas dan tidak menyertakan nama pelapor atau komandan regu yang terlibat dalam insiden tersebut. "Laporan yang tidak mencantumkan penanggung jawab jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan dan patut diduga sebagai hoaks," tambah keluarga.
Kegagalan Intelijen dan Dugaan Kesalahan Prosedur
Kritik keras juga dilontarkan oleh Theo Hesegem, seorang Pembela HAM Papua dan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua. Menurutnya, penembakan yang dilakukan oleh anggota Brimob Yahukimo menunjukkan kegagalan intelijen di wilayah tersebut. "Penembakan ini jelas tidak tegas dan tidak terukur, serta melanggar undang-undang yang seharusnya dipatuhi oleh aparat kepolisian," kata Theo.
Theo juga menyoroti bahwa setelah kejadian, keluarga korban tidak diberi akses untuk melihat jenazah di Rumah Sakit Yahukimo, yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan Brimob. "Ini menambah derita keluarga yang seharusnya diberikan ruang untuk berduka dan memastikan kondisi korban," ujarnya.
Tuntutan kepada Kepolisian dan Bawaslu
Dalam pernyataan resminya, Theo Hesegem mengajukan beberapa rekomendasi dan tuntutan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Komnas HAM, dan Bawaslu Republik Indonesia. Beberapa poin utama yang disampaikan adalah:
Mendesak Kapolri untuk segera memproses hukum pelaku penembakan terhadap Tobias Silak dan Naro Nabla, seorang korban luka lainnya, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Meminta agar Kapolri segera mencopot Kapolres Yahukimo sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden tersebut.
Menyarankan agar anggota Brimob ditugaskan di hutan, bukan di dalam kota, untuk menghindari terulangnya kejadian serupa.
Mendesak Bawaslu RI untuk segera menindaklanjuti kasus penembakan ini, mengingat korban adalah anggota Bawaslu.
Meminta Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi guna menyelidiki kasus penembakan terhadap Tobias Silak dan Naro Nabla.
Kasus ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Yahukimo, yang menuntut keadilan dan transparansi dari pihak kepolisian. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan yang memadai untuk menjawab tuntutan keluarga korban dan publik. (Penulis Theo Hesegem kontak: 081344553374)
1 Komentar