Berita Terbaru

6/recent/ticker-posts

Aksi Spontan Forum Pribumi dan Aliansi Honorer Nasional di Papua Pegunungan Menuntut Transparansi dalam Formasi CPNS 2024

Papua Pegunungan, Olemah.com - Pada tanggal 20 Agustus 2024, Forum Pribumi, Aliansi Honorer Nasional, dan Koordinator Lapangan (Korlap) dari 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan melakukan aksi spontan dengan memblokade Kantor Gubernur dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Pegunungan. Aksi ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap kinerja Penjabat Gubernur dan BKD terkait aturan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Dalam aksi tersebut, Yusup Yikwa, S.T., Ketua Korlap, menjelaskan kepada media olemah.com bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah provinsi tidak mengakomodasi sebagian besar aspirasi pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) yang telah disampaikan sebelumnya. Mereka khawatir keputusan ini membuka peluang bagi praktik nepotisme dalam proses perekrutan CPNS.

Ada beberapa poin penting yang mereka sampaikan dan harapkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi:

Keterlibatan Tim Independen: Mereka meminta agar tim independen dilibatkan dalam kepanitiaan penerimaan CPNS 2024. Tim ini akan bertugas mengawasi bagian administrasi dan operator untuk memastikan tidak ada nepotisme selama proses penerimaan berlangsung. Selain itu, tim ini juga akan memastikan bahwa semua OAP dari 8 kabupaten tercakup dalam formasi CPNS 2024.

Penerimaan Serentak dan Offline: Mereka menuntut agar penerimaan CPNS di 8 kabupaten dilakukan secara serentak dan offline. Pertimbangan utama adalah kondisi jaringan yang buruk di wilayah tersebut, serta kesulitan yang dihadapi oleh pencari kerja berusia 40-45 tahun dalam memahami teknologi informasi (IT). Penerimaan secara online dinilai lebih menguntungkan bagi orang-orang yang tinggal di luar Papua Pegunungan.

Simulasi/Pelatihan IT: Mereka juga mengkritik tidak adanya simulasi atau pelatihan IT yang dilakukan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Pelatihan ini, seharusnya dilaksanakan sebelum formasi dibuka, agar masyarakat pribumi dapat memahami mekanisme dan cara penerimaan CPNS yang akan berlangsung.

Yusup Yikwa, S.T. menyatakan bahwa melalui pernyataan ini, mereka berharap agar Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan mempertimbangkan poin-poin yang disampaikan. Jika aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti, mereka mengancam akan mengkonsolidasikan massa dan melumpuhkan aktivitas di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis, 22 Agustus 2024.

"Kami dari 8 kabupaten berharap pemerintah dapat bekerja sama dengan baik dan menindaklanjuti aspirasi kami," ujar Yusup Yikwa, S.T., didampingi oleh Sekretaris Forum Pribumi Provinsi Papua Pegunungan, Berto Entama.(Malik)


Posting Komentar

0 Komentar