Wamena, Olemah.com – Masyarakat Asolokobal di Distrik Asolokobal mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendirikan pos keamanan TNI atau Polisi di wilayah Molama. Permintaan ini muncul setelah wilayah tersebut baru-baru ini menjadi medan perang suku antara Asolokobal dan Wouma.
Permintaan ini didasarkan pada fakta bahwa area Molama sering digunakan sebagai tempat perang suku atau pertikaian antar suku oleh kedua belah pihak, termasuk dalam perang suku yang baru saja terjadi. Masyarakat merasa perlunya kehadiran pos keamanan untuk mencegah konflik serupa di masa depan.
"Melihat tempat kasus atau kejadian-kejadian perang atau pertikaian antar suku yang sering terjadi dan baru saja kami alami di wilayah atau daerah rawan konflik tersebut, maka sudah menjadi wajib dan segera membangun pos TNI atau Brimob di wilayah Wouma Molama, Jalan Megapura Asolokobal," kata Yustinus Asso, tokoh masyarakat Asolokobal, saat membacakan rekomendasi atas pernyataan sikap masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan saat upacara inisiasi adat perdamaian oleh masyarakat Asolokobal yang berlangsung di Distrik Asolokobal pada Senin (08/07/2024) sore. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh Asisten III Setda, Petrus Mahuse, bersama sejumlah OPD lainnya.
Selain rekomendasi tentang pembangunan pos keamanan, masyarakat juga menyatakan bahwa jika setelah perdamaian ini masih ada oknum yang melakukan aksi pemalangan di Jalan Wamena - Kurima dan aksi penyerangan yang merugikan orang lain, maka oknum pelaku wajib ditangkap oleh aparat penegak hukum.
"Dibawa dan ditahan lalu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia," tambah Yustinus.
Masyarakat Asolokobal juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya yang mereka sebut sebagai rekomendasi, termasuk penutupan agen-agen minuman keras dan penertiban mobil angkutan umum jurusan Wamena - Kurima dan sekitarnya yang dianggap sering memicu keributan hingga pertikaian.
Setelah membacakan pernyataan sikap dan rekomendasi yang menjadi aspirasi masyarakat Asolokobal, dokumen pernyataan tertulis disampaikan kepada Pemprov Papua Pegunungan, Pemda Lanny Jaya, dan Jayawijaya. Pernyataan tersebut juga diserahkan kepada pihak TNI dan Polri, namun karena keduanya tidak ada perwakilan yang hadir, dokumen diserahkan kepada Ketua LMA Jayawijaya, Herman Doga, dan Theo Hesegem sebagai mediator konflik tersebut.
Kehadiran pos keamanan di wilayah Molama diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang. (Malik)
0 Komentar