Jayapura, Olemah.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak (KMPP) Jayapura mendesak penarikan segera pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Puncak. Mereka menuding kehadiran pasukan nonorganik tersebut memicu peningkatan tindak kekerasan terhadap warga sipil.
Sekretaris Umum KMPP Jayapura, Urnius Matuwan, menyampaikan kepada media bahwa dugaan diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan lain semakin masif sejak penempatan TNI dan Polri di Puncak. Oleh karena itu, mereka menolak keberadaan pasukan tersebut di seluruh wilayah kabupaten.
“Kami mendesak Presiden Joko Widodo segera menarik pasukan militer Indonesia yang menguasai wilayah sipil di Sinak, Oneri, dan Agandugume. Kehadiran pasukan tersebut terus meningkatkan kekerasan terhadap masyarakat,” kata Matuwan saat membacakan pernyataan sikap KMPP dalam konferensi pers di Asrama Sinak, Kota Jayapura, Rabu (10/7/2024).
Berdasarkan catatan KMPP Jayapura, eskalasi kekerasan di Puncak sering kali menyasar perempuan dan anak sebagai korban. Contoh kasus termasuk penembakan terhadap Makilon Tabuni, 12 tahun, pada Februari 2022, serta pembunuhan dan mutilasi terhadap Tarina Murib pada Maret 2023.
“Pada 6 Mei 2023, terjadi penembakan terhadap Panius Tabuni, seorang kepala sekolah di Sinak, bersama dua pelajar. Pada 3 Februari 2024, terjadi penyiksaan terhadap Warinus Murib dan dua temannya,” lanjut Matuwan.
Meningkatnya kekerasan ini juga mengakibatkan arus pengungsian warga dalam sebulan terakhir. Puluhan warga dari Sinak, Yugumuak, Mageabume, Oneri, dan Agandugume mengungsi hingga ke Wamena di Jayawijaya.
Matuwan juga menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten dan DPR Kabupaten Puncak yang dianggap tidak peduli dengan nasib warga yang semakin terjepit akibat penempatan pasukan TNI dan Polri. “DPRK sejauh ini tidak serius memperhatikan kondisi rakyat yang trauma dengan kehadiran militer Indonesia. Penjabat Bupati Darwin Tobing juga seperti menutup mata atas dampak kehadiran pasukan TNI di Puncak,” kata Matuwan.
KMPP Jayapura dalam pernyataan sikap mereka juga menolak pembangunan gudang logistik di Agandugume. Menurut Matuwan, penolakan tersebut sejalan dengan sikap warga, pihak gereja, dan pemuka masyarakat setempat. “Pihak TNI dan Pemerintah Kabupaten Puncak memaksakan pembangunan gudang logistik. Hentikan sekarang juga pembangunannya,” tegas Matuwan. (Malik)
0 Komentar