Wapres KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pembangunan di Papua telah disusun dalam rencana pembangunan khusus untuk masing-masing kabupaten, sehingga akses pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat.
"Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui otonomi khusus (Otsus), sekarang langsung ditransfer ke kabupaten-kabupaten. Saya harapkan bahwa program antara kabupaten dan provinsi sudah terkoordinasi dengan baik," ujar Wapres dalam acara dialog Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan di Ballroom Sakil B Swiss-Belhotel, Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/6/2024).
Wapres menekankan bahwa setiap masalah yang ada di masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
"Program-program yang belum teratasi, jika itu menjadi bagian dari pemerintah pusat, akan jadi tanggung jawab pemerintah pusat," jelas Wapres. "Prioritas mana yang perlu dikerjakan, ini yang perlu dikoordinasikan," tambahnya.
Wapres juga membahas pendidikan, di mana masyarakat Papua dapat mengenyam pendidikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, dengan pembiayaan yang difasilitasi oleh kabupaten.
"Ilmu yang tidak ada di sini, kita ambil dari luar negeri," sambungnya.
Terkait keagamaan, Wapres menekankan pentingnya mengatasi minimnya tenaga pendidik agama, salah satunya dengan mendirikan pendidikan tinggi agama.
Setelah memaparkan berbagai solusi yang perlu diupayakan, Wapres meminta agar Gubernur Papua Selatan menyusun persoalan-persoalan di tiap-tiap daerah berdasarkan prioritas.
"Kita ingin agar anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan dengan baik. Jangan seperti selama ini, anggarannya besar tapi tidak ada wujudnya. Kita ingin, saat kita masuk Papua, wujudnya ada untuk kesejahteraan masyarakat Papua," harapnya.
Sebelumnya, Bupati Merauke Romanus Mbraka menyampaikan sejumlah permasalahan di Papua Selatan, termasuk akses jalan darat yang belum memadai, akses komunikasi internet yang sering terkendala, dan kemiskinan ekstrem. Tokoh agama juga menyampaikan persoalan terkait minimnya tenaga pendidik agama dan izin pendirian rumah ibadah. Sedangkan tokoh adat menyoroti infrastruktur, konektivitas akses, pendidikan, dan kesehatan yang perlu dibenahi.
Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Apolo Safanpo, Bupati Merauke Romanus Mbraka, Bupati Asmat Elisa Kambu, Bupati Boven Digoel Hengky Yaluwo, Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, dan beberapa mantan Bupati Merauke serta pejabat lainnya.
Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.(Malik)
0 Komentar