Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Yosias Mirin dan dihadiri oleh Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram, S.IP, didampingi oleh Sekretaris Daerah Redison Manurung, anggota Forkompimda, pimpinan OPD, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Fokus utama sidang ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2023. Pembahasan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2023.
Wakil Bupati Esau Miram, dalam pidato sambutannya, menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Yahukimo memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua. Predikat ini diberikan berdasarkan audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Yahukimo tahun 2024 yang dilakukan dalam dua tahap: pemeriksaan interim selama 20 hari kerja dari 13 Maret hingga 1 April 2024, dan pemeriksaan terinci selama 30 hari kerja dari 22 April hingga 1 Mei 2024.
Dalam laporan pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2024, BPK RI mencatat bahwa target dan realisasi pendapatan anggaran tahun 2024 sebesar Rp2.169.875.439.815,00. Wakil Bupati Esau Miram mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang telah berjalan baik, yang turut mendukung pencapaian predikat WTP untuk lima kali berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2023.
Wabup Esau Miram berharap dengan asistensi ini, LPPD 2024 dapat lebih baik lagi. "Pemkab Yahukimo menyiapkan data dukung kinerja untuk dilaporkan secara seragam secara nasional. Satu data bersifat sama untuk Kabupaten Yahukimo," ujar Esau di hadapan DPRD, pimpinan OPD, dan tamu undangan peserta sidang yang hadir.
Dalam penyerapan anggaran semester I, Pemkab Yahukimo telah merealisasikan anggaran transfer sebesar 43.34%, sehingga memperoleh piagam penghargaan dan dana otonomi khusus (Otsus) tercepat di Provinsi Papua Pegunungan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Keuangan RI.
Wakil Bupati Esau Miram juga menekankan pentingnya menjaga kenyamanan daerah terutama dalam menghadapi Pilkada serentak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati seluruh Indonesia. Selain itu, ia menyoroti pentingnya ketertiban dan keamanan, penanganan bencana alam di beberapa distrik, demam berdarah, serta pasokan BBM dan listrik.
Hadir dalam sidang paripurna tahap I ini adalah Sekretaris Daerah Redison Manurung, Asisten I dan III, para kepala OPD, Dandim 1517, 27 anggota DPRD, pimpinan partai politik, Ketua GOW, Ketua DWP, rohaniawan, dan masyarakat setempat. (Sobolim)
0 Komentar