Anita mengungkapkan kekesalannya karena masukan yang kerap disampaikan oleh DPR tidak pernah didengar. "Berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran ke daerah," ujar Anita, sebagaimana dikutip dari Youtube Correcto.
Dalam rapat tersebut, Anita menuntut Kemendikbud untuk mengoreksi penggunaan anggaran, mengingat banyak masalah yang terkait dengan kesejahteraan guru dan pemberian hak-hak mereka. Ia juga menyoroti bangunan sekolah di daerah yang banyak terbengkalai, meskipun anggaran sudah diberikan sejak 2021.
Selain itu, Anita mengkritik dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang banyak mengalami masalah dalam prosesnya. "Saya minta pak pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK untuk memeriksa dari 2021-2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis bukan untuk rakyat, banyak persoalan PIP, KIP, dan BOS banyak hancur ini," tegasnya.
Anita dengan tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Nadiem Makarim dan pejabat Kemendikbud lainnya, mencurigai adanya tindak pidana korupsi. Ia menyoroti kebijakan perencanaan verifikasi data oleh Dinas Pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian, diteruskan ke pihak sekolah, dan hasil verifikasinya dikembalikan kepada DPR.
"Proses verifikasi data seharusnya dilakukan oleh Kementerian terhadap Dinas, kemudian diteruskan ke pihak sekolah, hasil verifikasi baru dikembalikan kepada DPR," jelas Anita.
Dengan nada berapi-api, Anita menekankan bahwa hingga kini masih banyak persoalan atas realisasi anggaran di Kemendikbud dan penyerapan APBN di daerah. "Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang sebenarnya mencintai negeri ini, wakil rakyat kah? … Coba turun ke rakyat, turun ke penerima, kalau gak liat, itu orang tua punya air mata," ujar Anita dengan tegas.
Anita Jacoba Gah telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2019-2024. Ia duduk di Komisi X mewakili daerah NTT II. (Malik)
0 Komentar