“Saya kembali mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) harus bersifat netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Papua di Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024).
Hadi menekankan bahwa sikap dan perilaku netral dari ASN, TNI, dan Polri sangat penting agar tidak terjadi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada yang bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. "Kualitas demokrasi akan terganggu apabila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil Pemilu, Pemerintah, maupun Penyelenggara Pemilu,” katanya.
Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 545 daerah, termasuk 37 provinsi, salah satunya Papua.
Penyelenggaraan Pilkada di wilayah Papua akan mencakup Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. “Diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024,” tambah Hadi.
Mantan Panglima TNI ini berharap setiap tahapan Pilkada 2024 berjalan lancar dan aman, tanpa kendala. "Sinergitas seluruh komponen bangsa dan negara dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan sangat penting. Gangguan stabilitas polhukam akan memengaruhi tahapan Pilkada 2024,” tegasnya.
Hadi memberikan contoh bahwa gangguan keamanan di satu daerah bisa menciptakan situasi tidak kondusif dan mengancam penyelenggaraan Pilkada, sehingga dapat tertunda.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa Pilkada Serentak bertujuan untuk menemukan pemimpin-pemimpin potensial. “Pelaksanaan Pilkada Serentak ini untuk menemukan mutiara-mutiara yang tidak ditemukan pada saat Pilkada dilaksanakan tidak langsung. Oleh karenanya, tugas pemerintah pusat membantu sarana dan prasarana,” katanya.
Tito berharap stigma potensi kerawanan di Papua bisa dibuktikan salah dengan penyelenggaraan Pilkada yang lancar. "Kalau Papua aman dan damai, maka bisa menjadi cermin bahwa Indonesia damai,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengucapkan terima kasih atas dukungan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan di Tanah Papua. “Hendaknya kita memberikan dukungan positif agar Wilayah Papua tetap kondusif dan aman menjelang Pilkada,” katanya.
Rapat koordinasi ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai pihak, termasuk Komisioner KPU RI Idham Holik, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Asops Kapolri Irjen Pol. Verdianto I. Bitticaca, dan Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon.(Malik)
0 Komentar