dari jabatannya. Desakan ini muncul atas dugaan ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas dengan baik serta adanya dugaan penempatan diri yang hanya memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Imbas dari desakan tersebut, ruang kerja Direktur pun dipalang sejak Rabu (8/5/2024). Koordinator aksi palang ruang kerja Direktur, Zeth Roberth Felle, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang telah dilakukan sejak 2023 di Jakarta. Pada waktu itu, pihaknya bertemu dengan Dirjen Nakes dan Biro Hukum Kementerian Kesehatan untuk mempertanyakan mengapa tiga nama dari internal Politeknik Kesehatan Jayapura yang lolos seleksi tidak diberi kesempatan menjadi Direktur.
Menurut Zeth Roberth Felle, hasil evaluasi satu tahun kepemimpinan Direktur Politeknik Kesehatan Jayapura Masrif menunjukkan empat poin tuntutan yang menyatakan ketidakmampuannya dalam memimpin. Pertama, dituduh sebagai representasi konspirasi pembunuhan karakter orang asli Papua (OAP). Kedua, belum menunjukkan perbaikan dalam visi dan misi, serta kebijakan yang ambigu. Ketiga, kearifan lokal hanya dimanfaatkan untuk pencitraan diri. Keempat, adanya indikasi kepribadian yang tidak stabil.
Dari hasil evaluasi tersebut, ada lima poin tuntutan kesetaraan hak dan petisi penolakan terhadap Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Salah satunya adalah permintaan untuk mengganti Direktur tersebut dan menarik kembali pelalangan ruangan kantornya.
Ketua Analisis Papua Strategis, Laus Deo Calvin Rumayom, menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya merupakan mitra strategis dengan Politeknik Kesehatan Jayapura. Dalam upaya mediasi, mereka berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden dan Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan masalah ini.
Harapan besar terletak pada keputusan pemerintah terkait penanganan masalah ini, dengan memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Papua serta mengembalikan stabilitas dalam kepemimpinan Politeknik Kesehatan Jayapura.(Malik)
0 Komentar