Aksi protes ini melibatkan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Papua, yang berkumpul untuk melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur pada hari Senin, 25 Maret 2024. Mereka menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah sekadar aspirasi, tetapi merupakan suara bulat dari ASN Papua.
"Demi kepentingan dan representasi yang lebih baik bagi masyarakat Papua, kami meminta agar PJ Gubernur digantikan dengan orang asli Papua. Kami juga menolak keras penunjukan pejabat non-Papua yang dilakukan baru-baru ini," ujar salah satu perwakilan ASN Papua yang turut dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Mereka menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan protes ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa keberagaman budaya dan suku harus diakui dan dihormati dalam pembentukan struktur pemerintahan.
"Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian kami terhadap masa depan Papua. Kami berharap pemerintah mendengarkan suara kami dan bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat Papua," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan dan penolakan yang disampaikan oleh ASN Papua. Aksi protes ini diharapkan dapat menjadi panggilan bagi pemerintah untuk melakukan dialog dan menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak terkait isu ini. (Malik)
0 Komentar