Artikel diedit dan dipublikasikan oleh Berita Olemah pada tanggal 12 Juli 2023
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Amerika Serikat, Inggris dan Prancis menuduh Iran dan Rusia telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB karena Iran mengirim pesawat nirawak atau drone ke Moskow, yang kemudian digunakan oleh pihak militer Rusia untuk berulang kali menyerang kota-kota di Ukraina.
Ketiga negara adidaya itu, pada Kamis (6/7), mengatakan Iran dan Rusia telah melanggar kewajiban mereka berdasarkan Resolusi PBB 2231 yang memasukkan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 dalam hukum internasional; dengan mengirim pesawat nirawak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Keamanan PBB, kedua negara tersebut dinilai telah melanggar resolusi yang berlaku.
Ketiga negara itu mendesak PBB untuk menangani dugaan pelanggaran dalam pertemuan paruh tahun tentang penerapan resolusi itu.
“Secara khusus, tanpa penundaan lebih lanjut, sekretariat PBB sedianya mengirim tim penyelidik ke Kyiv untuk memeriksa puing-puing senjata yang digunakan Rusia melawan Ukraina itu,” kata utusan AS Robert Wood, sambil menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres harus memberitahu dewan atas penilaiannya tentang drone Iran yang ditemukan di Ukraina, dalam 30 hari ke depan.
Sejauh ini, Guterres menolak seruan untuk mengirim tim ahli, dan mengatakan kantornya masih mengkaji informasi yang ada.
Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan di bawah Resolusi PBB 2231, kepala PBB tidak memiliki otoritas untuk mengirim ahli. Nebenzia mengatakan PBB harus menahan diri untuk tidak melakukan "kunjungan yang tidak disetujui dan inspeksi sewenang-wenang."
"Sekretaris Jenderal PBB sangat sadar akan posisinya tentang hal ini," tambahn
Pada bulan lalu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan Moskow telah menerima ratusan drone Iran dan tengah bekerja sama dengan negara Timur Tengah itu untuk memproduksi drone tersebut di Rusia kemungkinan mulai tahun depan.
"Ini jelas merupakan pelanggaran dari Resolusi 2231," ujar Wood kepada anggota Dewan Keamanan terkait rencana tersebut. "Kita tidak harus malu dalam mengutuk sikap berbahaya yang juga dapat membuat kekacauan ini." (VOA)
0 Komentar